December 3, 2024

Kegiatan Rakor Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar

 

Gerbang Media Nasional

Laporan Jurnalis : Tim Jabar

Kamis tanggal 8 April 2021 bertempat di Aula Dit Lantas Polda Jabar, telah dilaksanakan kegiatan Rakor Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar.

Kegiatan rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka pembahasan koordinasi teknis tentang penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah Provinsi Jawa Barat.Pada

Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Jabar Mochamad Ridwan Kamil, ST.,M.Ud., Kapolda Jabar Irjen Pol Drs Ahmad Dofiri, M.Si, Pangdam III/Siliwangi
Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto, S.I.P., M.M.,
Kajati Jabar Ade Adhyaksa, Mewakili Sekda Prov. Jabar
Daud Ahmad, Wakapolda Jabar Brigjen Pol Eddy Sumitro, Kabinda Jabar
Brigjen TNI Dedi Agus P,
Para PJU Polda Jabar, Para PJU Kodam III SLW serta
diikuti (secara virtual) oleh Kapolres/Ta/Tabes.

Gubernur Jabar menyampaikan “berita baik minggu ini kita tidak ada zona merah lagi, keterisian Rumah Sakit makin turun, tinggal 46%,” ucapnya.

Gubernur Jabar mengatakan pada prinsipnya Covid-19 masih berhubungan dengan kerumunan, dimana ada kerumunan disitu ada potensi, sehingga sesuai dengan arahan, Beribadah Ramadhan di Masjid diizinkan, tetapi DKM harus konsisten disiplin menjaga kapasitas hanya 50%, artinya sebagian dirumah saja untuk mengurangi kepadatan.
Termasuk sahur dan buka puasa diupayakan untuk tetap dirumah.

“Berkaitan dengan mudik, simulasi – simulasi sudah kita lakukan titik titik penyekatan, teknologi untuk melakukan pengetesan Covid-19 juga sudah disiapkan, berbeda dengan tahun lalu cuma punya Rapid Test anti body, sekarang kita sudah punya Rapid Test Antigen, Genose, sehingga dengan harga terjangkau pengetesan bisa lebih massal.” tutur Ridwan Kamil.

Gubernur Jabar juga menjelaskan bahwa titik – titik pariwisata juga tetap dibatasi, tidak menjadi pelarian orang tidak mudik tapi berwisata, jadi kuncinya selama Covid-19 ini, bukan soal boleh atau tidak boleh, tapi pada kapasitas keterbatasan.

Untuk ASN, jika ada kegiatan yang betul – betul tidak terhindarkan, harus ada ijin tertulis dari atasan dan kepada mereka yang terlanjur datang ke kampung karena tidak terdeteksi, harus dikarantina selama 5 hari.

“Untuk itu sudah dititipkan kepada Kepala Desa, Kelurahan, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Satpol PP untuk memastikan persiapan mengkarantina mereka – mereka yang sudah lolos dari prosedur yang telah dipersiapkan” ucap Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil menginformasikan bahwa selama dua bulan Kementerian BUMN akan menyelenggarakan vaksinasi massal di Eldorado, “ini harus didukung karena targetnya sangat luar biasa, lima ribu itu bukan empat atau lima hari, tapi sehari, mudah – mudahan targetnya tercapai”.

Gubernur Jabar berharap bukan BUMN saja, tetapi para pengusaha – pengusaha swasta diharapkan bergabung seperti sinergi BUMN untuk menjadi penyelenggara sentra vaksinasi massal, agar ketercapaiannya tercapai dan pemulihannya lebih cepat.

“Makin cepat vaksinasi, tentu ekonomi makin cepat pulih” ujar Ridwan Kamil. ( Fix )