Pencabutan SK Katar Cicadas, Kuasa Hukum angkat bicara

Gerbang Media Nasional

Laporan Jurnalis : Biro Bogor

Bogor,31/1/2021. Aksi Tanggalkan Baju Seragam Karang Taruna (Katar) oleh Ketua dan Pengurus serta anggota Katar desa Cicadas kecamatan Gunung Putri kabupaten Bogor Jawa Barat, didepan kantor desa Cicadas sebagai bentuk protes dan kekecewaan terhadap pencabutan SK Katar desa Cicadas oleh Kepala Desa Cicadas Dian Hermawan jumat malam lalu.

Sebelumnya Ketua Karang Taruna desa Cicadas Firman menilai keputusan yang diambil kepala desa sudah melebihi kewenangannya (Abuse of Power) yang seenaknya aja mencabut SK Karang Taruna Desa Cicadas dengan mengabaikan aturan dan tidak mendasar serta melanggar Permensos No 25 tahun 2019.

Dalam surat pencabutan SK Katar Desa Cicadas tertuang beberapa poin yang mendasari kepala desa mencabut SK Katar Cicadas diantaranya atas Rekomendasi Mosi Tidak Percaya dan Rekomendasi Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT)

Biro Hukum Karang Taruna Kecamatan Gunung Putri Ajhari SH angkat bicara ditemui awak media dikantornya jalan raya Bojong Kulur RT03/05 Desa Bojong Kulur kecamatan Gunung Putri menyampaikan “Masalah Pencabutan SK Karang Taruna Desa Cicadas oleh Kepala Desa Cicadas, saya menilai ada beberapa kesalahan dalam mekanisme Legal Standing”

Dia juga menilai terlalu berlebihan jika sampai terjadi pencabutan SK, apalagi dasar pencabutan SK Katar tersebut hanya berdasarkan Mosi Tidak Percaya dan Rekomendasi MPKT, sementara hasil Mosi Tidak Percaya ini juga patut jadi pertanyaan siapa yang menanda tangani mosi tidak percaya tersebut warga kah atau Karang Taruna kah.Ujarnya Sabtu 30/01/2021

“Berdasarkan Permensos No 25 tahun 2019 pengangkatan pengurus karang taruna harus melalui musyawarah warga karang taruna yang difasilitasi oleh kepala desa begitupun sebaliknya harus melalui mekanisme yang sama” ungkap Biro Hukum Karang taruna Kecamatan.

Lanjutnya tidak serta merta beberapa orang melakukan tindakan seperti seolah-olah mosi tidak percaya oleh beberapa pihak yang dasarnya *Life this like* karena faktor ketidak sukaan pada seseorang sehingga dibuatlah mosi tidak percaya, makanya harus dikaji dulu mosi tidak percaya tersebut, dan dalam pembuatan mosi tidak percaya ini juga harus sesuai mekanisme dan sesuai aturan”.

Ajhari menegaskan Soal MPKT, perlu kita ketahui bersama MPKT itu apa tugas dan fungsinya, MPKT adalah forum wadah tokoh masyarakat Eks Pengurus Katar, mantan-mantan ketua Katar yang tugas dan fungsinya memberikan saran dan masukan, jadi sudah jelas rekomendasi MPKT tidak bisa digunakan dasar kepala desa mengambil tindakan pencabutan SK dan jika rekomendasi MPKT jadi dasar Pencabutan SK sangat berlebihan.

Dalam hal ini jika terjadi ada kesalahan Katar desa Cicadas kepala desa harus bisa mengkaji dengan bijak, kesalahannya dari mana jika oknum yang bersalah oknumnya yang dibekukan bukan dengan cara keseluruhan dicabut SK, keputusan yang sudah diambil oleh kepala desa saat ini telah menimbulkan kerugian salah satu pihak, pihak yang dirugikan juga punya hak untuk menempuh jalur hukum melalui PTUN.

“Pemerintah Desa dan karang taruna seharusnya bersinergi dalam hal yang positif, berbeda pendapat hal yang biasa kedua belah pihak harus bisa menyikapi persoalan dengan bijak, upayakan diselesaikan dengan cara baik penuh rasa kekeluargaan dan musyawarah itu bisa lebih baik lagi agar tercipta serta terwujudnya program desa bersama membangun desa dan memajukan desa serta mensejahterakan masyarakat” Pungkasnya.