Miris, Diduga LPM Pungut Dana Perbaikan Rutilahu

Gerbang Media Nasional

Laporan : jms/cp

Karawang, GMN – Program pemerintah daerah provinsi Jawa Barat perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) tengah berlangsung di Desa Gembongan, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang menjadi sorotan negatif bagi publik sehingga menuai kegaduhan.

Pasalnya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai pengelola perbaikan rutilahu tersebut diduga memungut dana Rp.100 ribu dari sejumlah 50 orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) perbaikan rutilahu tersebut.

Adapun anggaran perbaikan rutilahu tahun 2021 tersebut sebesar Rp. 17,5 juta per 1 unit rumah. Untuk rinciaannya adalah material bahan bangunan sebesar Rp.16,5 juta, sisanya untuk upah tenaga kerja dan administrasi.

Kepala Dusun Desa Gembongan Toyib membenarkan dengan adanya pungutan kepada warga KPM yang mendapatkan perbaikan rutilahu dari Pemda provinsi Jawa Barat tersebut.

“Betul setiap warga KPM yang dapat perbaikan rutilahu diminta dana Rp.100 ribu oleh LPM. Dana itu diperuntukkan pembelian materai dan tim monev,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Selasa (23/11/2021) sore.

Sedangkan anggota LPM sebagai pengelola perbaikan rutilahu, Iskandar menyangkal, adanya pemungutan dana kepada anggota KPM perbaikan Rutilahu tersebut.

“Bukan pungutan tapi hanya sumbangan buat beli materai saja. Itupun sifatnya hanya sumbangsih,” ujarnya saat ditemui di rumahnya.

Terkait kegaduhan dengan adanya pungutan pada warga KPM yang dilakukan LPM sebagai pengelola Perbaikan Rutilahu tersebut, Kepala Desa Gembongan Ujang Asum mengatakan, dirinya sudah mengklarifikasi kepada pihak pendamping.

“Pendamping hanya mengetahui saja, adapun pungutan Rp.100 oleh pengelola (LPM – red) yang penting jelas penggunaannya. Silahkaan dirinci, buat apa saja,” cetusnya saat diminta keterangan di rumahnya.

Ketika ditanya upah tenaga kerja untuk perbaikan rutilahu hanya Rp. 700 ribu, Ujang menyatakan, upah untuk tenaga kerja sebesar itu tidak manusiawi.

Sementara, Saat awak media menemui salah satu warga KPM perbaikan rutilahu Rastam mengatakan, dirinya merasa bahagia, rumahnya mendapatkan perbaikan dari pemerintah daerah provinsi Jabar.

” Alhamdulilah senang sekali ada bantuan perbaikan rumah ditambah diberi uang Rp.700 ribu buat bayar upah tenaga kerja. Tapi kalau bisa mah ditambah, uang segitu sih habis seharian, buat bayar bongkar dan perbaikan rumah,” paparnya.

Lebih lanjut, Rastam menuturkan, adanya kejanggalan terkait material bahan bangunan khususnya pintu yang belum ada engsel dan pegangannya.

” Mungkin gak diberi atau menyusul kali,”ucapnya.